PKS Tinggalkan Hehamahua di Babak Akhir

 

 Abdullah Hehamahua - inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk tidak memilih Abdullah Hehamahua sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun saat fit and proper test memberinya nilai sempurna.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyatakan tidakterpilihnya Abdulah sebagai pimpinan KPK merupakan keputusan dari Fraksi. "Itu Fraksi-fraksi yang memilih bukan saya yang memilih," jelas Nasir seusai pemilihan pimpinan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/12/2011).

Dia mengatakan, penilaian tinggi dari dirinya kepada Abdullah Hehamaua tidak menjadi penentu kemenangan untuk menjadi pimpinan KPK. "Tidak harus relevan tidak harus nilai tinggi secara otomatis menjadi pimpinan KPK," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat Hehamahua menjalani fit and proper test, FPKS memberi nilai sangat baik. "Ini nilainya sembilan, bagus, sip," ujar Wakil Ketua Komisi III FPKS Nasir Jamil di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Sedangkan dalam pemilihan, Hehamahua hanya mendapat 2 suara. Sementara, Bambang Widjojanto memperoleh 56 suara, Abraham Samad 55 suara, Adnan Pandu Praja 51 suara dan Zulkarnain 37 suara. Yunus Husein memperoleh 20 suara, Aryanto Sutadi mendapatkan tiga suara. Handoyo Sudrajat tidak mendapatkan suara sama sekali. [mvi]

Sektor Perbankan Syariah Butuh 40.000 Tenaga Kerja

Dalam kurun waktu empat hingga lima tahun ke depan, perbankan syariah membutuhkan 40.000 tenaga kerja. Khususnya yang menguasai Islamic Finance dan pengelolaan manajemen risiko sesuai syariah.

Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI, Muliaman D Hadad usai membuka seminar Islamic Bank In The Light Of Global Financial Crisis di Graha Niaga, Jakarta, Senin (15/06/09).

"Dalam waktu 4 sampai 5 tahun ke depan, diperlukan sebanyak 40.000 tenaga kerja yang bergerak khusus di sektor perbankan syariah," ujarnya.

Mualiaman mengatakan, saat ini ada dua sisi prioritas BI dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, yakni aspek supply dan demand.

"Dari sisi supply, kita harus menyediakan sumber daya manusia yang menguasai Islamic finance. Selain itu mereka juga harus menguasai bagaimana mengelola manajemen risiko sesuai syariah Islam," ujarnya.

Ia berpendapat, dalam penyediaan sumber daya manusia khususnya di sektor perbankan syariah memerlukan persiapan secara komprehensif, mulai dari penerapan kurikulum berbasis ekonomi syariah di dinas pendidikan. "Saat ini BI masih membahas bagaimana penerapan tersebut dilakukan," katanya.

Muliaman mengusulkan untuk menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan dinas pendidikan. "Misalnya, nanti akan kita tingkatkan kurikulum mengenai studi syariah mulai dari sekolah kejuruan hingga universitas," jelasnya.

Sedangkan dari sisi demand, menurut Muliaman, sangat penting bagi Bank Indonesia (BI) saat ini untuk melanjutkan komunikasi dan sosialisasi pada publik mengenai Islamic finance dan perbankan syariah.

Muliaman mengatakan, perbankan syariah kini telah menjadi pilar ketahanan ekonomi berdampingan dengan perbankan konvensional. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah, BI sebagai regulator terus berupaya untuk mengembangkan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Industri Keuangan Syariah Butuh SDM Berkualitas

Industri perbankan syariah dituntut agar terus melakukan inovasi produk dan memberikan pelayanan berkualitas untuk menggaet nasabah. Namun itu akan sangat sulit untuk dicapai tanpa dukungan SDM (sumberdaya manusia) berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Ramzi A Zuhdi di Jakarta, Senin (17/8/2009).

Ramzi merujuk pada hasil riset MarkPlus&Co yang menyebutkan selain terdapat nasabah yang loyal pada salah satu sistem, konvensional atau syariah, ada pula nasabah yang lebih memilih suatu sistem berdasar pelayanan atau yang disebut dengan nasabah mengambang (floating mass).

Pelaku industri kata Ramzi dituntut untuk dapat menggaet nasabah baru dari kalangan massa mengambang. "Untuk menarik minat floating mass inilah industri perbankan syariah harus dapat melakukan inovasi produk dan memberikan pelayanan berkualitas dengan didukung SDM profesional," ujarnya.

Ramzi berharap perbankan syariah bisa mendapat suplai SDM berkualitas agar dapat bersaing di perbankan nasional dan target pangsa pasar 15 persen di 2015 dapat tercapai.

Saat ini aset perbankan syariah hampir mencapai Rp 60 triliun dengan rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah 30 persen per tahun. "Dengan pertumbuhan relatif tinggi dibanding konvensional, di satu sisi timbul rasa optimis, tetapi di sisi lain ada tantangan mengenai kekurangan SDM," ujarnya.

Berdasar data publikasi BI per Juni 2009 terdapat sekitar 13.500 SDM yang bekerja di industri perbankan syariah. Jumlah tersebut di antaranya 8.486 orang di bank umum syariah, 2.223 orang di unit usaha syariah dan 2.811 orang di bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah.

Industri Perbankan Syariah Masih Minim SDM Berkualitas

Minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas masih menjadi tantangan bagi industri perbankan syariah. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Muliaman D. Hadad mengatakan aset perbankan syariah yang terus tumbuh besar jika didukung SDM yang kurang maka akan berisiko. Karenanya, diperlukan SDM berbasis kompetensi yang benar-benar memahami ekonomi syariah.

"Kami masih fokus bagaimana mencari SDM yang berkualitas untuk perbankan syariah. Banyak SDM, tetapi secara kualitas harus comportable dengan pasar," ujarnya dalam Seminar Bulanan MES di Jakarta, Rabu (21/10/2009).

Minimnya SDM ini, lanjut Muliaman, berakibat pada marakya 'pembajakan' SDM antara industri perbankan syariah. "Salah satu keluhan saat ini di industri syariah yakni SDM banyak bajak-bajakan," katanya.

Guna memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan keinginan industri, menurut Muliaman, diperlukan link and match antara tuntutan pasar dengan kurikulum yang disediakan di perguruan tinggi.

"Saat ini ada lebih dari 100 universitas yang menawarkan ekonomi syariah. Namun untuk menciptakan SDM berkualitas harus dilakukan bersama-sama dan bersinergi baik dari pelaku, perguruan tinggi dan masyarakat," tandasnya.

Muliaman mengungkapkan persoalan ini tidak bisa dijawab hanya wacana dan diskusi.

"Harus ada langkah konkret yang perlu dilakukan untuk bisa melangkah. Misalnya, dengan membuat lembaga yang mengorganisir, membentuk talent pool beberapa fresh graduate, lalu diidentifikasi dilanjutkan dengan pelatihan. Ini kesempatan luar biasa untuk penuhi kebutuhan-kebutuhan industri," papar Muliaman.